Undang-Undang Tentang Hak Asuh Anak Jika Bercerai

Hak asuh anak jika bercerai termasuk fokus dalam materi perceraian. Jika orang tua bercerai, maka dengan siapa anak akan tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan masa depan anak, khususnya mengenai finansial? Beberapa pertanyaan itulah yang mesti dijawab. Dimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sedikit banyak bergantung dengan kesepakatan orang tua, meski tidak bisa dikatakan sepenuhnya dari hasil kesepakatan orang tua.

Dewasa ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi diselamatkan. Setiap pasangan yang menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian sebelumnya. Namun, nyatanya perceraian tak jarang terjadi. Hal ini terbukti dengan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Salah satu dampak dari perceraian terjadi bersangkutan dengan anak. Terlebih bila dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai buah hati. Seperti yang disebut sebelumnya, tentang hak asuh anak membutuhkan kesepakatan. Karena itulah, tak jarang mengenai hak asuh ini kerap memunculkan perdebatan alot antara orang tua anak. Pasalnya tidak jarang masing-masing pihak menginginkan hak sama agar bisa merawat, mengasuh, dan tinggal dengan buah hati tercinta. Di sinilah peran seorang hakim begitu dibutuhkan seperlu memutuskan hak asuh anak jika bercerai.

Hak Asuh Anak dalam UU

Seorang hakim akan mengetuk palu di pengadilan dan memberi keputusan akhir kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Terdapat peluang yang sama, antara pihak ibu ataupun ayah. Hal ini karena putusan hakim tidak diberikan serta merta tanpa pertimbangan. Melainkan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Satu diantaranya hak asuh anak dalam undang-undang.

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-Undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah.

Seperlu mengambil keputusan yang tepat, seorang hakim pun membutuhkan pendekatan. Misalnya melalui aspek psikologi dan sosial. Pendekatan psikologi ditujuan hakim memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak. Bila anak dirasa sudah matang secara psikologis, maka anak dikatakan mumayyiz. Perlu diketahui, pertimbangan psikologis juga berlaku bagi orang tua yang mendapat hak mengasuh anak. Hal ini penting lantaran tidak sedikit kasus orang tua bermasalah, baik dengan diri sendiri atau dengan lingkungan sekitar dan tidak terkecuali anak. Ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan. Bila ternyata kondisi orang tua tidak baik, jelas tidak mampu merawat anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orang tua.

Aspek Pertimbangan Lain

Aspek psikologi bukan satu-satunya untuk memutuskan hak asuh anak jika bercerai. Bisa tidak adil bagi hakim bila hanya mempertimbangkan psikologis anak. Keadilan hukum juga mesti mendahulukan hak anak kemudian menilai bagaimana orang tua bisa berperan sebagai sosok yang berkarakter dan memberi teladan. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Tetapi hakim bisa melakukan diskresi.

Diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan sebelum menghadapi situasi. Artinya masih ada kemungkinan mengambil hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Fakta-fakta yang dimaksud diantaranya ibunya seorang pemabuk, penjudi, berisiko menelantarkan anak, dan ringan tangan. Pada kondisi demikian, maka hak asuh anak jika bercerai akan jatuh kepada pihak ayah.

Leave a Reply