Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Sebagai Akibat Putusan Cerai Pengadilan

Hak asuh anak setelah perceraian merupakan materi yang tidak kalah penting dari perceraian itu sendiri. Sebelum mengulik tentang hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya, tentu tak ada salahnya bila memulai dari proses awal yakni pernikahan. Pasalnya tidak akan ada perceraian tanpa adanya pernikahan.

Pernikahan merupakan upaya dua insan berlainan gender untuk membangun bahtera rumah tangga. Pada kenyataannya tidak semua pernikahan berlangsung seperti keinginan. Sama sekali tidak ada yang mengharapkan pernikahan yang dilakukan berakhir di persidangan perceraian.

Tetapi perceraian tidak bisa dielakkan bila semua upaya menyelamatkan rumah tangga sudah tidak dimungkinkan. Dari putusan cerai yang diberikan oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada sejumlah akibat hukum yang menyertai. Satu diantaranya hak asuh anak setelah perceraian yang lahir dari pernikahan tersebut.

Meski hubungan orang tua anak sudah terputus karena bercerai, tetapi anak-anak yang lahir dari buah pernikahan tidak ikut terputus. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 UU No.1 th 1974 tentang Pernikahan diketahui ada beberapa akibat dari putusnya suatu ikatan pernikahan akibat cerai, diantaranya:

  • Bapak dan ibu yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, murni didasarkan pada kebuuhan anak. Bila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak. maka pihak pengadilan berhak memberi putusannya.
  • Bapak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila ternyata bapak tidak mampu memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu turut serta memikul biaya tersebut.
  • Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Telah diatur secara tegas, meski suami dan istri sudah bercerai tetap ada kewajiban sebagai orang tua. Dimana keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak buah pernikahan. Tidak terkecuali dalam hal finansial yang timbul dari kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak. Melalui Undang-Undang, perlindungan hukum bagi kepentingan anak yang orang tuanya bercerai juga akan diberikan oleh negara.

Sementara permohonan untuk mendapat hak asuh anak setelah perceraian bisa dicermati dari pasal 41 a bagian terakhir. Dinyatakan bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberi putusannya. Berdasar ketentuan ini, maka di dalam gugatan cerai yang diajukan bisa pula menyertakan pemohonan supaya diberi hak asuh atas anak-anak terutama yang masih di bawah umur.

Dengan adanya ketentuan yang berlaku, tentu akan muncul pertanyaan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak antara bapak atau ibu? Satu peraturan yang memberi pemaparan secara tegas dan jelas dan menjadi pedoman hakim dalam memberi putusan yakni terdapat pada pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Adapun isinya, dalam hal terjadi perceraian, maka:

  • Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz(belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya.
  • Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada sang anak untuk memilih sendiri antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
  • Biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak ayah.

Ketentuan KHI di atas terlihat tidak berlaku universlan lantaran hanya mengikat bagi warga beragama Islam. Dimana perkara cerai diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama. Sementara untuk warga non Islam yang mana perkara diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri tidak memiliki pedoman yang diatur tegas tentang batasan pemberian hak asuh. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan beberapa fakta terungkap, bukti yang diajukan masing-masing pihak, dan argumentasi yang dapat menyakinkan hakim untuk mengabulkan permohonan hak asuh anak setelah perceraian.

Leave a Reply