Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata dan Prosedur yang Harus Dilewati

Bagi pasangan yang bercerai dan sudah memiliki anak, tentu hak asuh anak kadang menjadi masalah tersendiri. Tidak jarang ada pasangan yang memperebutkan hak asuh anak – anak mereka. Padahal hak asuh tersebut sudah diatur dalam Hukum Perdata. Hukum perdata itu sendiri merupakan ketentuan yang mengatur berbagai kepentingan dan hak antara individu – individu di masyarakat.

Hak asuh anak itu sendiri merupakan bentuk mashdar atau mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal yang mungkin membahayakan dirinya. Hukum tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai dan mempunyai anak yang masih belum cukup umur untuk berpisah dengan ibunya. Ini disebabkan karena anak masih memerlukan pengasuhan, penjagaan, perawatan, pendidikan, dan melakukan hal-hal demi kemaslahatannya. Itulah yang disebut dengan perwalian

Bagaimana Prosedur Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata Setelah Bercerai

Pada pasal 41 UU Perkawinan Th. 1974, disebutkan bahwa salah satu dampak putusnya hubungan perkawinan adalah ayah atau ibu memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Bila terjadi perselisihan  tentang penguasaan anak, pengadilan akan memberi keputusan kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut akan diberikan

Pada poin kedua, ayah memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut. Jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan akan menentukan bahwa ibu ikut membantu memikul biaya itu. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan kewajiban untuk bekas istri

Di dalam UU Perkawinan belum ada pasal yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah cerai jatuh pada ibu atau ayah. Tetapi terkait hal ini, pada Kompilasi Hukum Islam Th. 1991 pasal 105 dijelaskan secara lebih terperinci yakni:

  1. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu
  2. Pemeliharaan anak yang sudah berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan di anatra ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharaannya
  3. Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah

Pada pasal 31 Undang – Undang Nomor 23 Th. 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa salah satu orangtua (ayah/ ibu), saudara kandung, atau keluarga hingga derajat ketiga boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama mengenai pencabutan kuasa hak asuh anak bila ada alasan yang kuat terkait hal tersebut

Dalam hubungannya terkait gugatan hak asuh anak, bila dilihat dari segi kepentingan penggugat setidaknya ada 2 kemungkinan bentuk tuntutan yaitu:

–          Pihak penggugat hanya berkepentingan untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan anak tersebut ada dalam penguasaannya. Padahal faktanya anak tersebut sudah berada dalam penguasaan dan pemeliharaannya. Hal ini dilakukan karena ada indikasi yang kuat bahwa pihak tergugat ingin merebut anak sementara tergugat tidak dapat memberikan jaminan untuk perkembangan terbaik bagi anak. Maksud hal ini adalah untuk menjaga supaya pihak tergugat tidak dapat mengambil anaknya begitu saja

–          Penggugat selain berkepentingan untuk menetapkan hak asuh anak secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan anaknya lagi ke dalam pemeliharaannya yang selama ini sudah dikuasai tergugat

Bagaimana Prosedur Pengajuan Gugatan Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata

Untuk memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan kuasa asuh anak, masih belum ada aturan yang jelas. Bahkan hak asuh anak menurut hukum perdata juga belum jelas. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak masalah dalam kasus perebutan hak asuh anak. Bagi Anda yang saat ini sedang memperjuangkan hak asuh anak, kami akan membantu Anda mendapatkan hak asuh tersebut sesuai dengan prosedur.

2 Comments

Leave a Reply