Hak Asuh Anak di Mata Hukum

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang merencanakan pernikahan hanya untuk bercerai, semua orang ingin bahagia menjalani kehidupan rumah tangganya. Perceraian akan membuat dua orang insan manusia saling terluka, yang paling terluka dari sebuah perceraian adalah anak, baginya kehidupan aman dan tenteram kini sudah tidak bisa didapatkan. Anak kerap kali menjadi korban dalam perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya, orang tua akan saling merebutkan hak asuh anak menurut hukum tanpa mementingkan perasaan anak mereka. 8 dari 10 kasus perceraian telah mengakibatkan trauma untuk si anak, sering kali anak jadi anti sosial menganggap kasih sayang tidak ada artinya. Namun ada juga 2 dari 10 anak yang tetap bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik dari berhasil sukses. Anak sejatinya adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi serta diberikan kasih sayang. Hak asuh anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia ketika orang tuannya memutuskan untuk bercerai telah di atur dalam undang-undang perceraian pasal 41 tahun 1974, akibat dari perceraian terhadap anak disebutkan bahwa:

  1. Ibu dan bapak masih memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya dan apabila ada perselisihan mengenai hak asuh anak menurut hukum pengadilan akan memberikan keputusannya.

  2. Ayah atau bapak yang berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, bila ternyata tidak sanggup, ibu ikut memikul biaya tersebut.

  3. Mantan suami masih menanggung biaya penghidupan mantan istri sesuai dengan keputusan pengadilan namun mantan istri juga masih memiliki tanggung jawab yang akan diputuskan oleh pengadilan

Dari tiga point di atas jelas bahwa hak asuh anak masih di tanggung oleh kedua orang tua bapak/ibu setelah bercerai. Urusan pemohonan untuk mendapatkan hak asuh anak menurut hukum seperti yang tercantum dalam point a bisa dilakukan bapak atau ibu. Sedangkan untuk masalah spesifikasi kuasa hak asuh ada pada Undang-undang No.23 pasal 1 tahun 2002 mengenai perlindungan anak di dalamnya ada istilah Kuasa Asuh yang artinya kekuasaan bagi orang tua untuk mengasuh, mendidik, melindungi dan membina anak sesuai dengan agama yang telah dianutnya, bakat, minat dan kemampuannya.

Bila kedua Undang-undang telah menyebutkan bahwa hak asuh anak menurut hukum bisa diurus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, lalu apa dasar bagi seorang hakim memutuskan Siapa yang pantas mengasuh anaknya Ayah atau ibu? Ternyata di dalam hukum Indonesia Hakim telah diberikan acuan untuk memutuskan hak asuh anak menutur hukum diberikan kepada siapa. Acuan keputusan hakim dalam memberikan hak asuh anak menurut hukum ada pada KHI pasal 105 namun sifatnya belum bisa di tarapkan secara universal karena menganut hukum dari agama islam. Ada 3 point dari KHI pasal 105

  1. Hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya

  2. Anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun boleh memilih sendiri antara ayah atau ibunya

  3. Biaya kehidupan sang anak ditanggung oleh ayahnya.

Hakim mengambil peran yang sangat penting bagi keputusan hak asuh anak menurut hukum akan jatuh ke tangan siapa, terlepas dari itu orang tua semestinya memperhatikan kondisi kejiwaan sang anak ketimbang berebut siapa yang lebih pantas mengasuhnya, anak membutuhkan figur dari ayah dan ibu bukan hanya pemenuhan materi saja.

Leave a Reply