Gugatan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Perceraian menjadi sesuatu sebisa mungkin dihindari, namun jika mediasi perkawinan tidak juga dapat mengakhiri permasalahan rumah tangga maka yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin termasuk menganai hak asuh anak agar tidak satu pihak pun yang terluka terlebih anak-anak itu sendiri. Sebagai akibat dari perceraian maka muncul berbagai masalah mulai dari harta gono gini hingga perebutan hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Gugatan Hak Asuh Anak?

Secara umum belum ada aturan jelas yang mengatur dengan tegas prihal siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak. Hanya ada satu aturan yang dengan jelas dan tegas mengatur mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, jika terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz (berusia dibawah 12 tahun) menjadi hak bagi sang ibu untuk dapat merawat, mengasuh dan memeliharanya.

Berada dalam pengasuhan Ibu tidak berarti Ayah lepas tanggung jawab akan tumbuh kembang sang anak. Perlu adanya pembagian waktu yang memungkinkan Ayah tetap bisa dengan leluasa untuk dapat mendidik dan menjaganya. Sementara untuk anak yang sudah mumayyiz maka keputusan akan diserahkan kepada anak, apakah dia memilih untuk diasuh ayah atau ibunya. Adapun untuk biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh sang ayahnya. Anak juga berhak akan harta waris, hibah dan juga wasiat.

Mengingat ketiadaan aturan yang jelas inilah, yang membuat hakim umumnya akan memutuskan berdasarkan  berbagai bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun dalam hal ini yang menjadi pertimbangkan hakim adalah baik buruknya pola pengasuhan, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan anak dari segi materi maupun non materi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak itu sendiri.

Berdasarkan pengertian dari Hak Asuh Anak yang bertujuan untuk mengupayakan anak mendapatkan haknya untuk dilndungi dan diperihara oleh orang tuanya, maka hakim juga akan menjadikan konsepsi perlindungan anak sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hal ini sesuai dengan aturan hak asuh anak yang sudah ditetapkan dengan jelas dan tegas yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kaitannya untuk menjamin kepentingan anak, Hakim juga bisa menjadikan keinginan anak untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya sebagai salah satu pertimbangan untuk memutuskan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut. Kebebasan anak untuk mengutarakan pendapatnya ini sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lalu bagaimana jika ada yang ingin melakukan gugatan hak asuh anak? Dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa jika ada pihak-pihak yang menginginkan hak asuh anak dapat melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan agama, dimana pengadilan dapat pencabutan kuasa atas hak asuh anak, jika terdapat alasan yang kuat.

Persyaratan Pengajuan Gugatan Hak Asuh Anak

Dalam mengajukan gugatan hak asuh anak ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Selengkapnya berikut ini adalah persyaratan pengajuan perkara hak asuh anak di pengadilan agama yaitu :

  • Membayar biaya perkara
  • Surat permohonan
  • Fotocopy akta nikah atau akta cerai pemohon yang telah dibubuhi dengan materai Rp. 6000,-
  • Foto copy KTP ¬†(tanpa dipotong)
  • Foto copy surat kelahiran anak yang telah dibubuhi dengan materai Rp. 6000,-
  • Surat keterangan gaji atau penghasilan

Leave a Reply